Contoh Makalah Tentang Instrumen Kebijakan Publik

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam beberapa tahun belakangan ini, dimana persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah sedemikian kompleks akibat krisis multidimensional, maka bagaimanapun keadaan ini sudah barang tentu membutuhkan perhatian yang besar dan penanganan pemerintah yang cepat namun juga akurat agar persoalan-persoalan yang begitu kompleks dan berat yang dihadapi oleh pemerintah segera dapat diatasi.
Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul diperlukan pengambilan kebijakan yang tepat, sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru. Untuk bisa mengambil kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang ada, sangat perlu bagi pengambil kebijakan untuk mengerti serta memahami berbagai model dan pendekatan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan suatu kebijakan publik.
Kebijakan publik yang dibuat pemerintah pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai atau mewujudkan beberapa hal, antara lain memecahkan Pesmasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, merealisasikan nilai-nilai yang diunggulkan oleh masyarakat, dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada sehingga pada masyarakat dapat hidup lebih baik lagi. Kebijakan dengan demikian dibuat dengan satu sasaran dan tujuan yang jelas. Untuk merealisasikan berbagai sasaran dan tujuan kebijakan tersebut suatu kebijakan memerlukan suatu instrument kebijakan. Instrument kebijakan memiliki beraneka ragam bentuk, seperti pelayanan, transfer dana, hibah barang, regulasi, dan lain sebagainya (Weldan, 2007). Pilihan terhadap jenis instrument tersebut tentu sangat tergantung pada berbagai pertimbangan, seperti jenis kebijakan dan tujuan yang akan diwujudkan.
1.2 Rumusan Masalah
Apa itu Instrumen KebijakanPublik?
Sebutkan macam-macam instrumen kebijkan publik?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan makalah ini yaitu:
Untuk mengetahui apa itu instrumen
Untuk mengetahui berbagai macam instrumen kebijakan publik


BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori
Para ilmuwan politik Kanada G. Bruce Doern dan Richard Phidd diproduksi titik aturning dalam klasifikasi instrumen kebijakan dengan menyusun mereka sepanjang skala sesuai dengan jumlah 'paksaan sah' mereka mensyaratkan. Jadi, secara teori, pemerintah berusaha meningkatkan perawatan pematauan untuk populasi bisa meninggalkan hal itu sepenuhnya kepada keluarga untuk menyediakan layanan pematauan, dengan kompetensi dan ketersediaan anggota keluarga menentukan siapa yang mendapat berapa banyak dan berapa biaya. Atau pemerintah bisa pergi ke ekstrim lain dan menyediakan pelayanan kesehatan  melalui agen administrasi sendiri, dibayar langsung dari pendapatan umum pajak, sehingga tidak ada ruang untuk pasar atau organisasi swasta lainnya. Jadi ada kemungkinan bahwa dalam demokrasi liberal warga dan pembuat kebijakan dapat memilih instrumen-instrumen yang kurang koersif lebih karena alternatif sama efektif atau efisien lainnya. Menggunakan tingkat penyediaan instrumen negara kebijakan publik pada sumbu wajib sukarela. Instrumen yang benar-benar sukarela sama sekali tanpa keterlibatan negara, yang benar-benar izin wajib ada ruang untuk kebijaksanaan pribadi. Antara dua ekstrim terletak berbagai instrumen yang melibatkan berbagai tingkat penyediaan negara dan swasta. Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula gevernance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan - keputusan atau pilihan - pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan - kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.
Teori Merilee S.Grindle (1980) Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijkan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel Isi Kebijakan Mencakup:
Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
Jenis Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran;
Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
Apakah letak sebuah program sudah tepat;
Apakah sebuah program telah menyebutkan implementornya dengan rinci;
Apakah sumber dayanya telah memadai.

2.2 Definisi Instrumen Kebijakan
Kebijakan publik mendasar merupakan upaya yang dilandasi pemikiran rasional untuk mencapai suatu tujuan ideal diantaranya adalah untuk mendapatkan keadilan, efesiensi, keamanan, kebebasan, serta tujuan-tujuan dari suatu komunitas itu sendiri (Stone dalam Eddi W, Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2004:47). Keadilan dalam konteks ini diartikan sebagai memperlakukan seolah-olah seperti sama, sedangkan efesiensi diartikan usaha mendapatkan output terbanyak dari sejumlah input tertentu. Keamanan diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan sepanjang tidak mengganggu individu lain.

INSTRUMEN KEBIJAKAN

Peraturan perundangan; Kewenangan membuat peraturan perundanganadalah sumberdaya unik bagi pemerintah
Layanan umum (public services); Pemerintah = organisasi penyelenggara layanan umum paling besar. Catatan: terkadang swasta & Ornop lebih efektif, efisien
Dana; Ideal: 45% untuk kesra. Di Indonesia: 69% untuk aparat.
Pajak; “The government giveth and the government take away”. Pembebasan pajak (tax holiday) & pajak progresif sebagai instrumen distribusi.
Imbauan (suasion); Atas nama kepentingan umum, pemerintah punya posisi

TATA-URUTAN PERUNDANGAN
UUD 1945

Ketetapan MPR
Undang-undang
Perpu
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan Daerahbaik untuk menyampaikan

2.3 Pendapat Para Ahli
Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan. (Heinz Eulau , Kenneth Prewitt, Leo Agustino 2006:6)
Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan - hambatan dan kemungkinan – kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang diamaksud. (Carl Friedrich, Leo Agustino 2006:7)
Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007:3) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai ‘whatever government choose to do or not to do’. Artinya, kebijakan publik adalah ‘apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan’. (Bridgman dan Davis, dalam Edi Suharto 2007:3)
Hogwood dan Gunn, 1990 Edi Suharto (2007:4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil - hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna ‘kebijakan’ hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi – organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahtraan Keluarga/PKK) dan lembaga - lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan - kebijakan pula. (Hogwood dan Gunn, Edi Suharto 2007:4)
Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum(authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis).
Siti Kurnia Rahayu mengutip pengertian kebijakan negara yang dikemukakan oleh Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan sebagai a projected program of goals, values and practices. Juga sebagai sebuah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. (Lauddin Marsuni, 2006)


BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Apa itu Instrumen Kebijakan Publik
Instrumen adalah metode dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan sosial. Untuk 1 tujuan kebijakan bisa dilakukan beberapa upaya/instrumen. Kirschen menyimpulakn bahwa ada 64 jenis instrument tidak ada upaya sistematis yang amde untuk mengklasifikasikan mereka atau untuk berteori tentang asal-usul mereka atau efek. (bdkpalembang.kemenag.go.id, subsidi-sebagai-instrumen-kebijakan-publik, 2014)

3.2 Sebutkan macam-macam instrumen kebijakan publik
Intrumen Sukarela
Instrumen sukarela merupakan alat penting untuk melaksanakan kedua kebijakan ekonomi dan social. Dan penggunaannya juga mungkin increasig karena penyebaran privatisasi dalam beberapa tahun terakhir. Mereka lebih disukai masyarakat inmany karena-efisiensi biaya mereka, konsisten dengan norma-norma budaya kebebasan individu, dan dukungan untuk ikatan keluarga dan masyarakat. Fitur karakteristik instrumen sukarela adalah bahwa mereka tidak membawa atau sedikit keterlibatan oleh pemerintah; tugas yang diinginkan adalah bukan dilakukan atas dasar sukarela. Ini adalah organisasi non-pemerintah yang beroperasi atas dasar sukarela, di bahwa anggota mereka tidak dipaksa untuk melakukan tugas oleh pemerintah. Jika mereka melakukan sesuatu yang melayani tujuan-tujuan kebijakan publik, itu adalah untuk alasan kepentingan pribadi, etchics, atau kepuasan emosional. (https://rusdimsaleh.blogspot.com/2013/02/instrumen-kebijakan.htm)
Keluarga dan Masyarakat
Instrumen pertama yang sukarela mengatur governmet bisa mengandalkan pada untuk menerapkan kebijakan adalah keluarga dan masyarakat. Dalam semua realtives socities, teman, dan tetangga menyediakan berbagai barang dan jasa, dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk memperluas peran mereka dengan cara yang berfungsi golas kebijakannya.
Keuntungan utama untuk mempromosikan keluarga dan masyarakat sebagai instrumen kebijakan publik adalah bahwa hal itu tidak dikenakan biaya apa pun pemerintah, kecuali jika memilih untuk memberikan hibah atau subsidi untuk upaya ini. Dalam keadaan banyak, seperti dalam kasus keluarga atau kepedulian masyarakat bagi penyandang cacat jangka panjang dibandingkan dengan perawatan mereka di lembaga-lembaga publik, alternatif untuk kembali instrumen ini sulit untuk dibayangkan. Selain itu, fungsi mereka menikmati dukungan politik luas dalam socities kebanyakan. Dan kelemahannya misalnya umumnya instrumen lemah untuk mengatasi problrms ekonomi yang kompleks. Efisiensi skala mungkin juga menjamin penyediaan terpusat oleh pemerintah, bukan penyisihan atas desentralisasi oleh keluarga atau komunitas. Ketergantungan pada jenis instrumen untuk memecahkan masalah publik juga mungkin tidak adil karena banyak indvidul tidak punya siapa-siapa, atau siapa pun dengan sumber daya finansial terdiri atau komitmen emosional, untuk menjaga mereka. (https://rusdimsaleh.blogspot.com/2013/02/instrumen-kebijakan.htm)

Organisasi Sukarela
Organisasi sukarela melibatkan kegiatan yang memang sukarela misalnya menyediakan layanan pematauan, pendidikan, dan makanan untuk penampungan miskin dan sementara bagi perempuan dan anak-anak yang melarikan diri adalah contoh utama organisasi tersebut. Di Amerika, negara menyediakan 40 persen dari total pengeluaran oleh organisasi-organisasi sukarela, yang merupakan sumber dana lebih besar dari sumbangan swasta.
organisasi sukarela, dalam teori, sebuah cara yang efisien memberikan layanan yang paling ekonomis dan sosial. Jika yang layak akan abviously biaya-efisien untuk menyediakan jaminan sosial atau pematauan dan pelayanan pendidikan atau membangun bendungan dan jalan pada upaya dasar sukarela individuas. Mereka juga menawarkan fleksibilitas dan kecepatan respon dan kesempatan untuk experimantation yang akan sulit dalam organisasi pemerintah. Mereka sering lebih cepat dari pemerintah dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam, misalnya. Selain itu, pertemuan kebutuhan sosial dengan cara ini mengurangi kebutuhan untuk tindakan pemerintah, yang menarik bagi mereka yang percaya bahwa intervensi negara secara inheren bertentangan dengan kebebasan politik. Masalah Kontemporer ekonomi dan sosial simpy terlalu luas untuk ditangani berdasarkan upaya sukarela saja, kebanyakan orang tidak memiliki waktu maupun sumber daya yang dibutuhkan untuk berkontribusi dengan aktivitas tersebut, bahkan jika mereka ingin melakukannya. Karena itu tidak mungkin untuk bekerja di luar di mana para anggota mereka menemukan kepuasan dalam mereka  agama, etika, atau alasan politik. (https://rusdimsaleh.blogspot.com/2013/02/instrumen-kebijakan.htm)

Pasar
Pasar adalah instrumen sangat dianjurkan dalam keadaan tertentu. Ini adalah cara yang efektif dan efisien dalam menyediakan barang yang paling pribadi dan dapat memastikan bahwa sumber daya hanya dikhususkan kepada barang-barang dan jasa yang dihargai oleh masyarakat, seperti tercermin dalam kesediaan individu untuk membayar. Karena sebagian besar barang dan jasa yang dicari oleh penduduk adalah bersifat pribadi, pemerintah dalam masyarakat kapitalis mengandalkan ekstensif atas instrumen pasar. . Pasar juga merupakan instrumen yang sangat tidak adil, karena memenuhi kebutuhan hanya mereka dengan kemampuan untuk membayar. Jadi dalam sistem murni berbasis pasar dari penyediaan layanan kesehatan, misalnya, orang kaya dengan uang dapat memiliki keinginan untuk bedah kosmetik terpenuhi, sementara orang miskin dari menderita gagal ginjal tidak dapat menerima pengobatan penting.
Sejauh ini yang paling penting, dan perdebatan, instrumen sukarela adalah pasar.Interaksi sukarela antara konsumen dan produsen, dengan mantan mencari untuk membeli sebanyak yang mereka dapat dengan keterbatasan dana yang mereka miliki dan yang kedua mencari keuntungan setinggi mungkin, biasanya dapat diharapkan memberikan hasil yang memuaskan keduanya. Secara teori paling tidak, sementara motif utama di bagian kedua belah pihak adalah kepentingan diri sendiri, masyarakat sebagai keseluruhan keuntungan dari interaksi mereka karena apapun yang diinginkan oleh masyarakat disediakan dengan harga serendah mungkin. (https://rusdimsaleh.blogspot.com/2013/02/instrumen-kebijakan.htm)
Wajib Instrument
instrumen wajib, juga disebut instrumen direktif, memaksa atau mengarahkan tindakan individu dan perusahaan sasaran, yang pergi dengan kebijaksanaan sedikit atau tidak ada dalam merancang tanggapan. Pemerintah, dalam pelaksanaan kewenangan kedaulatannya, dapat memerintahkan warga subjek untuk melakukan kegiatan tertentu, dapat mendirikan perusahaan pemerintah dikendalikan untuk melakukan setiap fungsi yang dipilihnya, atau langsung menyediakan barang dan jasa yang bersangkutan melalui birokrasi.
Peraturan
Peraturan adalah resep oleh pemerintah yang harus dipenuhi oleh sasaran yang dimaksudkan; kegagalan untuk melakukannya biasanya melibatkan hukuman.  Beberapa peraturan dalam hukum sebenarnya dan melibatkan polisi dan sistem peradilan dalam penegakan hukum mereka. Kebanyakan peraturan, bagaimanapun, adalah fatwa administrasi dibuat menurut ketentuan perundang-undangan memungkinkan dan dikelola atas secara terus menerus oleh departemen pemerintah. Beberapa peraturan dalam hukum sebenarnya dan melibatkan polisi dan sistem peradilan dalam penegakan hukum mereka. Kebanyakan peraturan, bagaimanapun, adalah peraturan administrasi dibuat menurut ketentuan perundang-undangan memungkinkan dan dikelola atas secara terus menerus oleh departemen pemerintah atau agen pemerintah khusus yang otonom dari kontrol pemerintah dalam sehari ke hari operasi. Peraturan mengambil berbagai bentuk dan mencakup aturan, standar, izin, larangan, perintah hukum, dan perintah eksekutif.
Perusahaan Umum
Perusahaan publik juga dikenal sebagai badan usaha milik negara (BUMN), dimana aturan yang telah dibuat khusus sehingga untuk menutup semua kegiatan, seperti yang akan menjadi arahan internal pengelolaan organisasi yang dikendalikan oleh pemerintah. Kelemahan perusahaan publik tidak kurang signifikan. Pertama, pemerintah sering menemukan mereka kontrol sulit karena manajer dapat mengadopsi mengukur berbagai penghindaran. Kedua, perusahaan-perusahaan publik dapat tidak efisien dalam kegiatan usaha karena kerugian lanjutan tidak mengarah pada kebangkrutan.
Bukannya membangun lapisan regulasi, misalnya, mungkin diinginkan untuk mendirikan sebuah perusahaan yang melakukan hal yang sama tanpa perlu proses rumit dan ketentuan peraturan pengawasan legislatif hadir. Akhirnya, keuntungan dari perusahaan publik mungkin bertambah untuk dana publik, yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (https://rusdimsaleh.blogspot.com/2013/02/instrumen-kebijakan.htm)
Arah Penyisihan
Banyak dari apa yang dilakukan pemerintah lakukan adalah berpikir  alat ini : pertahanan nasional, hubungan diplomatik, kepolisian, firefigthing, jaminan sosial, pendidikan, managemen tanah umum, pemeliharaan taman dan jalan, dan sensus dan survey geologi antara lain . Kita cenderung untuk melupakan instrumen dasar dan paling banyak digunakan: penyisihan langsung. Daripada menunggu kinerja sektor swasta dari tugas, atau mendapatkan itu dilakukan berpikir perusahaan publik semi otonom, pemerintah langsung melakukan tugas tersebut, memberikan barang dan jasa secara langsung oleh pegawai pemerintah. (https://rusdimsaleh.blogspot.com/2013/02/instrumen-kebijakan.htm)
Campuran Instrumen
Instrumen Campuran menggabungkan fitur dari kedua instrumen sukarela dan wajib. Keterlibatan berkisar dari minimal hanya menyebarkan informasi secara maksimal, punitively perpajakan suatu kegiatan yang tidak diinginkan. (https://rusdimsaleh.blogspot.com/2013/02/instrumen-kebijakan.htm)
Informasi dan Seruan
Informasi ini sering bersifat umum, dimaksudkan untuk membuat penduduk lebih luas sehingga mereka dapat membuat pilihan informasi. Misalnya, informasi tentang pariwisata, program, dan statistik ekonomi dan sosial disebarkan oleh pemerintah, meninggalkan ke populasi untuk menarik kesimpulan dan tanggapan yang sesuai. Seruan, atau bujukan seperti yang juga disebut, melibatkan kegiatan pemerintah hanya sedikit lebih dari penyebaran informasi. Ini memerlukan upaya bersama untuk mengubah preferensi subyek dan tindakan, bukan hanya memberitahu mereka tentang situasi dengan harapan untuk mengubah perilaku mereka dengan cara yang diinginkan. (https://rusdimsaleh.blogspot.com/2013/02/instrumen-kebijakan.htm)

Subsidi
Subsidi merujuk pada segala bentuk tranfers keuangan kepada individu, perusahaan, dan organisasi di bawah arahan pemerintah. Pemerintah menemukan insentif pajak menarik karena mereka tersembunyi dalam ketentuan pajak dan melarikan diri pemberitahuan, yang membuat  kelanjutan relatif mudah. Selain itu, di sebagian besar negara mereka tidak memerlukan persetujuan anggaran, karena tidak ada banyak sebenarnya dihabiskan, melainkan pendapatan yang hilang, yang tidak memerlukan persetujuan parlemen. Instrument kebijakan lainnya tidak secara teknis dianggap sebagai subsidi mungkin melibatkan beberapa komponen subsidi. Jadi peraturan yang membatasi jumlah barang atau jasa tertentu yang diproduksi atau dijual juga melibatkan subsidi kepada produsen karena mereka sering dapat artifisial menaikkan harga. (https://rusdimsaleh.blogspot.com/2013/02/instrumen-kebijakan.htm)
Lelang Hak Kekayaan
Lelang hak milik busur instrumen campuran sangat menarik. Pasar dibuat dengan menetapkan kuantitas tetap hak dapat dialihkan untuk mengkonsumsi sumber daya yang ditunjuk, yang memiliki efek menciptakan kelangkaan buatan, dan memungkinkan mekanisme untuk bekerja.sumber daya bisa air atau udara untuk pembuangan limbah, stok ikan, atau apa saja yang tidak akan langka kecuali dibuat begitu oleh pemerintah mati.
Keuntungan menggunakan lelang hak adalah diat itu membatasi penggunaan mati bahan lingkungan yang berbahaya namun tetap membuatnya tersedia untuk alternatif widi-out diosc. Tentu saja, mati sama bisa dilakukan. Peraturan dirough, tetapi pemerintah mati dien harus menentukan siapa yang harus diizinkan untuk menggunakan jumlah terbatas mati tersedia,  sulit karena 'dari mati biaya informasi yang tinggi yang terlibat
Pajak dan Retribusi
pajak adalah pembayaran wajib yang ditentukan secara hukum kepada pemerintah oleh seseorang atau perusahaan. Tujuan utama dari pajak biasanya untuk meningkatkan pendapatan untuk membiayai governmcnt tentang pengeluaran. . Dengan mengenakan pajak layanan, baik, atau kegiatan, pemerintah secara tidak langsung menghambat konsumsi atau kinerja.Banyak kebijakan pemerintah 'tujuan untuk mengurangi merokok, minum, dan perjudian karena efek sakit dicir, misalnya, sebagian dapat dicapai dirough pajak sangat tinggi pada rokok, alkohol, dan pendapatan judi. Upaya untuk mengurangi biaya dapat mendorong sebuah mencari (lebih murah) diat alternatif akan mengurangi aktivitas dikenakan biaya. Retribusi yang paling sering digunakan untuk mengontrol eksternalitas negatif. contoh Aa dari daerah mati pengendalian pencemaran adalah bahwa dari retribusi tentang polusi, yang dikenal sebagai beban buangan.
Diantara keuntungan dari pajak dan retribusi sebagai instrumen kebijakan adalah sebagai berikut. Pertama, mereka mudah untuk mendirikan karena mereka memungkinkan individu dan perusahaan untuk secara bertahap mencari alternatif untuk membayar biaya untuk mengurangi biaya. Kedua, pajak dan retribusi memberikan insentif keuangan terus mengurangi  Kegiatan  mati yang tidak diinginkan. Karena mengurangi biaya perusahaan membayar mati akan memungkinkan mereka untuk mengurangi harga atau meningkatkan keuntungan, itu adalah diberi kepentingan pribadi untuk meminimalkan aktivitas target mati. Ketiga, retribusi mempromosikan inovasi dengan membuatnya dalam kepentingan perusahaan mati 'untuk mencari alternatif lebih murah. Keempat, diey adalah instrumen fleksibel, karena pemerintah mati terus menyesuaikan tarif sampai tercapai suatu titik dimana jumlah yang diinginkan mati aktivitas target mati terjadi. (https://rusdimsaleh.blogspot.com/2013/02/instrumen-kebijakan.htm)

BAB IV
PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan
Instrument kebijakan memiliki beraneka ragam bentuk, seperti Intrumen Sukarela, Keluarga dan Masyarakat, Organisasa Sukarela, Pasar, Wajib Instrumen, Peraturan, Perusahaan Umum, Arah Penyisihan, Campuran Instrumen, Informasi dan Seruan, Subsidi, Lelang Hak Kekayaan, Pajak dan retribusi . Pilihan terhadap jenis instrument tersebut tentu sangat tergantung pada berbagai pertimbangan, seperti jenis kebijakan dan tujuan yang akan diwujudkan. Menurut Howlett dan Ramesh, (1995), kebijakan ini dapat diklasifikasikan kedalam tiga garis besar yaitu : Compulsory Instruments (Kebijakan Wajib), Voluntary Instruments, (Kebijakan Sukarela), dan Mixed Instruments) (Kebijakan Campuran).
Mengacu dari spektrum instrumen kebijakan yang dikemukakan oleh Hawlett dan Remish (1995), kebijakan campuran merupakan transisi dari keterlibatan pemerintah yang pasif dengan keterlibatan pemerintah yang aktif terkait otoritasnya. Kebijakan campuran penekanannya pada keterlibatan pemerintah yang berada antara tidak terlibat sama sekali dengan posisi pemerintah sebagai aktor utama dalam kebijakan. Dengan keputusan akhir tetap berada ditangan aktor – aktor non pemerintah, oleh karenanya kebijakan campuran ini dapat digunakan untuk mendorong perilaku yang diinginkan atau perilaku yang tidak diinginkan.


4.2 Saran

Kebijakan publik memang merupakan aktivitas politik di mana kebijakan yang diambil oleh pemerintah lebih mencerminkan pertarungan politik di antara berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian siapa yang mampu mempengaruhi elemen-elemen politik melalui berbagai saluran politik, merekalah yang akan mampu merealisasikan kepentingan-kepentingan mereka. Instrumen kebijakan publik sebaiknya jangan mempersulit keadaan untuk rakyat kecil, karna tujuan utamanya untuk menyejahterakan rakyat bukan hanya untuk para pemerintah yang bercampur tangan dalam instrumen kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku
Stone dalam Eddi W, Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2004:47
Heinz Eulau, Kenneth Prewitt,  Leo Agustino 2006:6
Arl Friedrich, Leo Agustino 2006:7

Website
Slidesharecdn.Com, Aspekinstrumenkebijakansosial, 2011
Rusdimsaleh.blogspot.co.id,instrumen-kebijakan, 2013
Widiyahningayudita.wordpress.com, instrumen-kebijakan-negara, 2017
Interspinas.wordpress.com,  interspinas.wordpress, 2010
bdkpalembang.kemenag.go.id, subsidi-sebagai-instrumen-kebijakan-publik, 2014

Share this post